Menulis Kok Report !!!

Apa Kata Dunia ?

RUU Badan Hukum Pendidikan

NASKAH AKADEMIS <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:”Arial Unicode MS”; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;} @font-face {font-family:”Bookman Old Style”; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4;} @font-face {font-family:”\@Arial Unicode MS”; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;} @font-face {font-family:”\@SimSun”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} h1 {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:90.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-indent:-90.0pt; page-break-after:avoid; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:”Arial”,”sans-serif”; color:black;} p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:18.0pt; line-height:200%; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} p.PASAL, li.PASAL, div.PASAL {mso-style-name:PASAL; margin-top:2.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:2.0pt; margin-left:18.0pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-indent:-18.0pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; color:black;} p.BAB, li.BAB, div.BAB {mso-style-name:BAB; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; color:black;} p.APASALBARU, li.APASALBARU, div.APASALBARU {mso-style-name:”A=PASAL BARU”; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:”Bookman Old Style”,”serif”;} p.ABABBARU, li.ABABBARU, div.ABABBARU {mso-style-name:”A=BAB BARU”; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:”Bookman Old Style”,”serif”; font-weight:bold;} p.ABAB, li.ABAB, div.ABAB {mso-style-name:”A = BAB”; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:”Bookman Old Style”,”serif”; color:black; font-weight:bold;} p.PENJELASAN, li.PENJELASAN, div.PENJELASAN {mso-style-name:PENJELASAN; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:63.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; color:black;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Departemen Pendidikan Nasional

Republik Indonesia

2006

PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU. Sisdiknas), gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, serta dunia pendidikan pada khususnya. Oleh sebab itu, agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, maka Pasal 53 UU. Sisdiknas menentukan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (BHP). Menurut Pasal yang sama, ketentuan tentang BHP harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri.

Dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang tentang BHP (RUU BHP) tersebut, maka dipandang perlu untuk dibuat Naskah Akademik. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005, Naskah Akademik berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan Naskah Akademik ini senantiasa memper-hatikan dengan sungguh-sungguh amanat UU.Sisdiknas, antara lain:

a. BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik (Pasal 53 ayat 2 UU.Sisdiknas);

b. BHP berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (Pasal 53 ayat 3 UU.Sisdiknas);

c. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pen-didikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 ayat 5 UU.Sisdiknas);

d. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (Pasal 51 ayat 1 UU.Sisdiknas);

e. Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manaje-men pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah /madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan (Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU.Sisdiknas).

f. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 ayat 2 juncto Pasal 50 ayat 6 UU.Sisdiknas);

g. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Pasal 51 ayat 2 UU.Sisdiknas);

h. Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelo-la sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat 6 UU.Sisdiknas);

Dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh hal-hal yang disebutkan di atas, diharapkan bahwa RUU BHP ini, setelah menjadi Undang-Undang BHP akan dapat membawa pengelolaan organisasi sekolah/ madrasah maupun organisasi perguruan tinggi ke arah pengelolaan organisasi yang sehat.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung Departemen Pendidikan Nasional, dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU BHP ini.

Semoga berbagai pemikiran yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan RUU BHP ini dapat menjadi bahan referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menetapkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

Jakarta,   Oktober 2006

Departemen Pendidikan Nasional

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo S. Brodjonegoro

DAFTAR ISI

Pengantar 1

Daftar Isi                                                                     4

Pendahuluan                                                               5

Bab I       Latar Belakang RUU BHP                           16

Bab II      Tujuan Penyusunan RUU BHP                   36

Bab III     Sasaran RUU BHP                                      39

Bab IV    Lingkup RUU BHP                                      42

Bab V     Jangkauan RUU BHP                                 44

Bab VI    Obyek RUU BHP                                        46

Bab VII   Arah Pengaturan RUU BHP                        48

1. Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup         48

2. Pendirian dan Pengesahan                    50

3. Struktur Organisasi                                55

4. Pendanaan dan Kekayaan                    67

5. Pengawasan dan Akuntabilitas              69

6. Ketenagaan                                            71

7. Penggabungan dan Pembubaran          72

8. Sanksi Administratif                               75

9. Sanksi Pidana                                        76

10. Ketentuan Peralihan                              76

Bab VIII  Penutup                                                        81

Daftar Pustaka                                                            83

*********

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menimbulkan ketidakadilan, dimana negara berkembang mengalami masa transisi yang sulit untuk menjadi lebih kompetitif, transparan dan mampu mengikuti sistem pasar. Dalam masa transisi tersebut, harus diutamakan upaya untuk meminimalkan dan mengelola ketidakadilan serta penerapan sistem pasar yang seadil mungkin.

Salah satu solusi yang mungkin terbaik untuk mengatasi ketidakadilan sebagai akibat terburuk dari globalisasi adalah pendidikan. Upaya pendidikan yang semakin intensif disadari akan semakin mengurangi ketidakadilan dalam jangka panjang. Namun demikian, kondisi ketidakadilan yang relatif besar, telah menyebabkan kesulitan penyediaan pendidikan yang baik bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Kesulitan ini akan mengakibatkan kondisi ketidakadilan semakin besar di masa mendatang.

Negara berkembang seperti Indonesia harus mampu memenuhi berbagai elemen dasar agar negara tersebut dapat keluar dari kondisi sedang berkembang. Elemen dasar yang dimaksud antara lain adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur, peningkatan investasi sumber daya manusia, intensifikasi penegakan hukum. Dengan pemenuhan elemen dasar di atas, negara tersebut akan mampu menarik investor nasional maupun internasional agar menanamkan modal. Penanaman modal pada gilirannya akan  meminimalkan ketidakadilan.

Perlu dikemukakan pula fakta bahwa di banyak negara berkembang, pendidikan ternyata dapat memperbesar perbedaan kemampuan keuangan keluarga. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak mampu secara ekonomi, hanya berkesempatan memasuki sekolah yang juga rendah mutunya. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, di masa mendatang akan terjadi ketidak- adilan yang destruktif.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus ditetapkan sedemikian rupa, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Dengan demikian diperlukan kebijakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Agar kebijakan tersebut dapat ditetapkan, maka subsidi bagi masyarakat kaya harus dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Selanjutnya, diperlukan penataan dan restrukturisasi pendidikan pada tataran nasional maupun pada tataran lembaga pendidikan, sehingga pendidikan memiliki kredibilitas tinggi. Sistem pendidikan harus akuntabel terhadap publik, yang ditunjukkan melalui efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan, manajemen internal yang transparan, dan memenuhi standar mutu tertentu. Pendidikan harus responsif dan adaptif terhadap tantangan masa kini dan masa depan, sehingga diperlukan suatu paradigma baru.

Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berkembang sangat cepat di kawasan Asia Timur. Pendidikan yang menghasilkan tenaga ahli sangat dibutuhkan, karena sangat mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akan tenaga ahli semakin meningkat. Tingkat persaingan dalam pasar internasional sangat ditentukan oleh kualitas tenaga ahli, sehingga pendidikan juga menghadapi tantangan berat, yaitu penyediaan tenaga ahli yang bermutu tinggi.

Dampak Krisis Terhadap Pendidikan

Pada saat terjadi krisis ekonomi, seharusnya pendidikan tetap mendapat porsi perhatian yang tinggi, karena kebutuhan tenaga ahli tetap tinggi untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga pada gilirannya mampu keluar dari krisis tersebut.

Cara keluarga menyikapi krisis sangat tergantung pada pengaruh yang timbul akibat krisis dan kemungkinan substitusi selama krisis. Pemutusan hubungan kerja akan mengakibatkan penurunan pendapatan keluarga, sehingga menurunkan daya beli keluarga. Pilihannya adalah antara mengurangi jumlah, mengurangi mutu, dan/atau mengganti dengan yang lebih murah. Pada umumnya keluarga cenderung mengurangi volume konsumsi, atau mengganti dengan yang lebih murah, atau bahkan mengadakan relokasi anggaran belanja rumah tangga. Sebagai contoh, jika suatu keluarga menganggap bahwa pendidikan sangat penting, maka keluarga tersebut akan mengatur kembali pembelanja-annya agar pendidikan dapat tetap diutamakan.

Di negara di mana satuan pendidikan negeri dan swasta memberikan fasilitas layanan yang serupa, maka satuan pendidikan negeri akan mendapat subsidi pemerintah sedangkan satuan pendidikan swasta akan dibayar penuh oleh peserta didik. Apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, maka akan terjadi peningkatan peserta didik di satuan pendidikan  swasta jika mutu dan layanannya memang lebih baik. Sedangkan pada saat krisis, terjadi peningkatan tuntutan agar dapat mengikuti pendidikan di satuan pendidikan  negeri, karena ketidak-mampuan secara ekonomis. Akibatnya, kebutuhan layanan publik dalam bidang pendidikan semakin meningkat pada saat krisis.

Pada umumnya, krisis menimbulkan dampak negatif pada kemampuan belanja keluarga untuk pendidikan, terutama karena menurunnya pendapatan. Keluarga cenderung mengurangi belanja untuk pendidikan karena kekhawatiran terhadap kemampuan bertahan hidup lebih tinggi daripada investasi dalam bidang pendidikan. Investasi dalam bidang pendidikan memerlukan waktu lama untuk memberikan hasil, sedangkan keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi tidak mampu bertahan selama itu. Keluarga yang mampu akan tetap menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan yang sama, atau memindahkan ke tempat pendidikan swasta yang lebih murah, atau ke tempat pendidikan milik pemerintah. Kondisi yang terjadi pada saat krisis adalah bahwa mutu layanan publik, termasuk pendidikan, oleh pemerintah mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran.

Satuan pendidikan negeri, menurut ketentuan mendapat pendanaan dari pemerintah, sedangkan pemerintah mendapatkan dana dari para pembayar pajak. Krisis menyebabkan pemerintah mengalami kendala keterba-tasan anggaran, sehingga alokasi anggaran untuk tiap sektor, terutama pendidikan tinggi, akan mengalami penurunan. Pengurangan anggaran bagi perguruan tinggi negeri telah dialami di Indonesia, karena terjadi penggeseran prioritas dari pendidikan tinggi ke pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan alokasi anggaran sebesar 56% di sektor pendidikan dasar dan penurunan alokasi anggaran sebesar 26% di sektor pendidikan tinggi.

Dampak krisis terhadap perguruan tinggi swasta dapat dilihat dari menurunnya jumlah mahasiswa yang terdaftar, bahkan sejumlah perguruan tinggi swasta menurunkan biaya pendidikan dengan harapan dapat mempertahankan jumlah mahasiswa terdaftar. Namun demikian, hal ini dapat berakibat pada penurunan mutu pendidikan yang diselengarakannya.

Relevansi Pendidikan

Pendidikan dasar merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar. Pendidikan dasar memberikan berbagai kemampuan yang sangat mendasar bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup dan selanjutnya mampu mengembangkan diri.

Pendidikan menengah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan hidup (life-skill) bagi masyarakat, sehingga mampu mencari nafkah, baik untuk kebutuhan individual maupun keluarganya.

Relevansi Pendidikan tinggi saat ini harus dilihat dalam perspektif penyediaan pengetahuan (knowledge). Kegiatan penelitian di berbagai lembaga, industri dan juga perguruan tinggi semakin terintegrasi satu sama lain. Semua berperan sebagai aktor dalam pengelolaan pengetahuan. Di era globalisasi, setiap aktor tersebut mempunyai sejumlah pengetahuan yang tidak dibuatnya sendiri, melainkan diperoleh dari berbagai sumber lain. Data menunjukkan bahwa 90% pengetahuan yang tersedia secara global, ternyata tidak dibuat di tempat yang membutuhkannya. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mempunyai akses pada pengetahuan yang tersedia, kemudian digunakan untuk penyelesaian suatu persoalan secara spesifik.

Perguruan tinggi selama ini lebih cenderung memiliki kemampuan menghasilkan pengetahuan daripada memanfaatkannya, dan merekonfigurasi pengetahuan yang ada untuk menjadi pengetahuan baru. Sehingga muncul pertanyaan apakah perlu penyesuaian struktur institusional agar perguruan tinggi mampu pula memanfaatkan dan merekonfigurasi pengetahuan yang ada menjadi pengetahuan baru.

Agar dapat beroperasi secara efisien, perguruan tinggi harus dirampingkan ukurannya, dan harus dapat memanfaatkan seluruh sumber daya intelektual yang tersedia meskipun tidak dalam kewenangan perguruan tinggi tersebut. Hanya dengan cara ini, perguruan tinggi dapat berinteraksi secara efektif dengan penyedia pengetahuan dan dengan beragamnya kebutuhan dan ketersediaan pengetahuan yang spesifik. Perguruan tinggi di masa depan terdiri atas sejumlah dosen inti tetap yang tidak terlalu besar jumlahnya, dan sejumlah besar tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu yang terkait dengan perguruan tinggi tersebut melalui berbagai format hubungan kerja (tidak harus sebagai tenaga tetap). Perguruan tinggi di masa depan dapat bertindak sebagai institusi pengelola atau pengatur dalam bidang penyediaan pengetahuan.

Perguruan tinggi diharapkan berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional; berperan dalam hal penyediaan pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat; dan berperan dalam pengembangan budaya kewarga-negaraan. Agar dapat berperan secara efektif dalam hal tersebut, perguruan tinggi harus mampu memanfaatkan seluruh akses yang tersedia, terutama fasilitas yang tidak dimiliki secara langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Untuk ini diperlukan kemampuan membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai unsur, termasuk kemampuan mengkombinasikan antara kompetisi dan kolaborasi.

Penjaminan Mutu

Perkembangan pendidikan dasar dan menengah dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan kesejah-teraan masyarakat. Dalam era keterbukaan, tuntutan akan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin tinggi, khususnya dalam peletakan dasar kemampuan berkompetisi, kemampuan hidup bermasyarakat, dan kemampuan membentuk masyarakat madani yang demokratis.

Dalam dua dekade terakhir berkembang paradigma baru pendidikan tinggi. Sementara ini, perguruan tinggi masih memainkan peran sebagai suatu komunitas ilmiah, padahal peran perguruan tinggi yang lebih pragmatis sudah semakin dituntut, antara lain perguruan tinggi tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan untuk kepentingan sendiri, tetapi harus mampu pula menyediakan tenaga kerja yang bermutu bagi masyarakat dan menghasilkan pengetahuan baru. Dengan paradigma baru yang berorientasi ekonomi, perguruan tinggi dituntut memiliki akuntabilitas publik, yaitu perguruan tinggi dinyatakan berhasil apabila mutu keluarannya mampu berkontribusi pada Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan itu, kriteria penjaminan mutu perguruan tinggi berbasis paradigma baru, berbeda dengan perguruan tinggi tradisional. Pada perguruan tinggi tradisional penilaian mutu dilakukan oleh para pakar. Penjaminan mutu dilakukan dengan memilih secara cermat para pakar yang kompeten, yang disasarkan pada pengalaman akademik dan kontribusi nya. Untuk perguruan tinggi dengan paradigma baru, perlu ditambahkan penilaian lain yang berhubungan dengan berbagai aspek kepentingan intelektual maupun kepentingan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Oleh karena itu, metode penjaminan mutu yang didasarkan kepada paradigma baru akan meliputi berbagai aspek, tidak hanya akademik.

Reformasi Pendanaan Dan Manajemen

Akibat perluasan pendidikan dan diversifikasi pendidikan, pemerintah melakukan reformasi pendanaan dan manajemen, yaitu penggantian dukungan pemerintah (terutama bagi peserta didik dari keluarga mampu), diferensiasi kelembagaan, pemberdayaan inisiatif peran swasta, dan melakukan berbagai deregulasi.

Implementasi agenda tersebut berdampak bahwa biaya pendidikan tinggi mulai dipikul bersama dengan peserta didik dan keluarga, melalui pembayaran sumbangan pembiayaan pendidikan secara penuh. Berbagai beasiswa dan kredit pendidikan tersedia di banyak lembaga dan merupakan kebijakan untuk pendidikan tinggi yang dibiayai pemerintah. Perguruan Tinggi swasta semakin berkembang dan umumnya mereka menangani bidang yang mempunyai prospek pasar yang menjanjikan, meskipun mutunya belum semuanya baik.  Dalam hal pendanaan suatu perguruan tinggi maka indikator keluaran merupakan aspek yang harus diperhatikan, dalam rangka memberikan kewenangan penggunaan dana secara bertahap diserahkan kepada perguruan tinggi.

Pendanaan untuk pendidikan tinggi merupakan isu yang penting di seluruh dunia, karena berkaitan dengan berbagai faktor di luar pendidikan, baik yang bersifat praktis maupun filosofis. Bahkan di negara maju yang seharusnya mampu menyediakan dana cukup bahkan lebih untuk pendidikan tinggi, mekanisme pendanaan oleh pemerintah selalu mendapat kritik keras dari masyarakat. Adanya perubahan ekonomi politik dari pendekatan negara kesejahteraan (welfare state) menjadi daya saing nasional (wealth creation), telah menyebabkan dana pendidikan tinggi untuk sejumlah kegiatan tertentu menjadi sangat terbatas. Untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, dana yang terbatas seyogyanya diprioritaskan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar serta mendukung pendidikan menengah, karena hal tersebut memiliki dampak dan manfaat sosial yang luas.

Selama ini subsidi pemerintah kepada perguruan tinggi negeri dialokasikan melalui DIPA. Anggaran tersebut diperuntukkan sebagian besar bagi gaji pegawai negeri. Dengan adanya pergeseran peran pemerintah dari semula pengawas dan regulator menjadi lembaga pemberi dana, maka mekanisme pendanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah akan mengalami perubahan. Untuk itu perlu diterapkan mekanisme pendanaan berbasis block funding, di mana jumlah dana yang diberikan tergantung pada jumlah lulusan yang dihasilkan dengan mutu yang terjamin, tidak hanya didasarkan pada jumlah peserta didik yang terdaftar.

Dalam hal reformasi manajemen pendidikan, perlu kejelasan dan klarifikasi mengenai pendelegasian kewenangan dari pemerintah kepada satuan pendidikan, yaitu aspek yang menjadi kewenangan pemerintah dan aspek yang menjadi kewenangan satuan pendidikan bersangkutan. Hal ini berkenaan dengan desentralisasi atau sentralisasi, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, peranan pemerintah, dan manajemen berbasis sekolah/madrasah atau otonomi perguruan tinggi. Tantangan yang dihadapi manajemen pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas satuan pendidikan, dalam rangka pergeseran peran pemerintah dari semula sebagai regulator menjadi fasilitator, pengarah, pemberdaya, dan pemberi subsidi pendidikan. Peran pemerintah yang dimaksud adalah dalam rangka mengamankan standar nasional pendidikan, perlindungan konsumen, cakupan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan masyarakat, serta memastikan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu tetapi mempunyai kemampuan dan motivasi tinggi.

*********

BAB I

LATAR BELAKANG RUU BHP

Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah dan Otonomi Perguruan Tinggi

UU.Sisdiknas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi dikelola secara otonom. Pada pendidikan dasar dan menengah, otonomi terletak pada tataran manajerial kepala sekolah/madrasah dan guru, dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan pada pendidikan tinggi, otonomi terletak pada kemandirian perguruan tinggi, baik pada tataran manajerial maupun pada tataran substansial, dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Istilah otonomi pada masa sekarang merupakan salah satu jargon yang sangat populer, dan seringkali dikaitkan dengan berbagai kegiatan di dalam kehidupan manusia. Sering didengungkan perihal otonomi daerah, otonomi keilmuan, otonomi anggaran, dan tidak ketinggalan adalah otonomi di bidang pendidikan.

Mengapa Perlu Otonomi

Masuknya ide otonomi di berbagai bidang tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang melanda semua negara, tanpa peduli apakah negara maju atau negara berkembang seperti Indonesia.

Mengenai pengaruh globalisasi terhadap suatu negara, Jan Aart Scholte[1] mengemukakan:

“In respect of state, globalization has prompted five general changes, namely: (1) the end of sovereignty; (2) reorientation to serve supraterritorial as well as territorial interests; (3) downward pressure on public-sector welfare guarantees; (4) redefinition of the use of warfare; and (5) increased reliance on multilateral regulatory arrangements”.

Khusus mengenai berakhirnya kedaulatan negara (the end of state sovereignty), Jan Aart Scholte menyatakan:

“in the face of unprecedented globalization since the 1960s, state can no longer be sovereign in the traditional sense of  the word. For both physical and ideational reasons, a state cannot in contemporary globalizing circumstances exercise ultimate, comprehensive, absolute and singular rule over a country and its foreign relations”.

Adapun yang dimaksud dengan masing-masing rule (peraturan) tersebut di atas adalah:

a. Ultimate rule yaitu peraturan yang ditetapkan oleh negara sebagai instansi terakhir di suatu wilayah;

b. Comprehensive rule yaitu peraturan yang ditetapkan oleh negara yang mengatur tentang semua aspek kehidupan masyarakat, misalnya pasokan uang, bahasa, urusan militer, perilaku seksual, termasuk pendidikan formal, dan lain-lain;

c. Absolute and singular rule yaitu peraturan yang ditetapkan oleh negara sebagai satu-satunya penguasa yang mutlak di suatu wilayah.

Dengan demikian, sejak tahun 1960an, baik secara fisik maupun secara konseptual di dalam lingkungan global yang kontemporer, negara tidak lagi mengatur semua bidang kehidupan sosial termasuk di antaranya bidang pendidikan formal. Dengan perkataan lain, dalam bidang pendidikan formal peran negara yang kekuasaannya dijalankan oleh Pemerintah, telah mengalami perubahan dari semula sebagai regulator menuju ke arah peran negara sebagai fasilitator, pengarah, pemberdaya, dan pemberi subsidi pendidikan. Konsekuensi logis dari perubahan itu, pengaturan tentang penyelenggaraan satuan pendidikan secara bertahap juga mengalami pergeseran, yaitu semula dilakukan oleh Pemerintah atas nama negara ke arah pengaturan secara mandiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal yang disebut terakhir ini termasuk dalam pengertian otonomi dalam perguruan tinggi, dan manajemen berbasis sekolah pada sekolah/madrasah.

Ortega y Gasset[2] mengemukakan bahwa perguruan tinggi mengemban 3 fungsi, yaitu:

a. The transmission of culture;

b. The teaching of professions, and

c. The scientific research and the training of new scientists.

Fakta menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki suasana akademik (academic atmosphere) yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan di mana perguruan tinggi tersebut berada. Oleh karena itu, meskipun ketiga fungsi perguruan tinggi seperti dikemukakan Ortega y Gasset senantiasa melekat pada setiap perguruan tinggi, namun kontekstualitas lingkungan di mana perguruan tinggi berada menyebabkan perbedaan titik tekan pada ketiga fungsi itu. Akibatnya, setiap perguruan tinggi akan memilikli keunikan atau kekhasan (uniqueness).

Keunikan atau kekhasan perguruan tinggi ini merupakan kekayaan bagi suatu bangsa, apalagi bagi bangsa Indonesia yang memiliki tingkat keragaman lingkungan  yang relatif tinggi. Pengaturan perguruan tinggi yang bertujuan menyeragamkan tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhasannya, akan mengikis kekayaan tersebut. Oleh karena itu, keunikan atau kekhasan perguruan tinggi perlu dipelihara keberadaannya, dan dikembangkan sebagai suatu niche.

Agar perguruan tinggi mampu memelihara dan mengembangkan keunikan atau kekhasannya, maka pada perguruan tinggi harus diberikan otonomi yang memungkinkan perguruan tinggi mengatur diri sendiri sesuai dengan kontekstualitasnya. Sampai pada tataran tertentu, yaitu tataran manajerial kepala sekolah/ madrasah dan guru, dibantu oleh komite sekolah/ madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan, otonomi yang dimaksud di atas juga perlu diberikan pada sekolah/ madrasah.

Keunikan atau kekhasan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ini dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU. Sisdiknas yang menyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Di samping itu, model pengelolaan perguruan tinggi, baik struktur organisasi maupun hubungan serta tata kerja antar unit di dalamnya, juga merupakan faktor penentu keberhasilan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam memelihara keunikan dan kekhasannya. Pengalaman banyak perguruan tinggi di Indonesia merupakan pembelajaran (lesson learned), bahwa penyeragaman model pengelolaan perguruan tinggi dapat kontra produktif terhadap upaya perguruan tinggi tersebut untuk memelihara keunikan dan kekhasannya. Penyeragaman dapat menimbulkan inefisiensi, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa demi keseragaman, suatu unit kerja yang tidak cocok dengan keunikan atau kekhasan suatu perguruan tinggi, terpaksa dibentuk dan diisi dengan para pejabat.

Oleh karena itu, pengaturan model pengelolaan perguruan tinggi yang paling sesuai untuk memelihara keunikan atau kekhasan suatu perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi dapat dikelola secara efisien, sebaiknya juga dilakukan secara mandiri atau otonom oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pada pengelolaan sekolah/madrasah, kemandirian atau otonomi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan pola organisasi dan pengelolaannya justru harus sepenuhnya diserahkan pada sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Hal ini sangat strategis, mengingat sangat tingginya tingkat keragaman sekolah/ madrasah di Indonesia, baik dari aspek sejarah, budaya, ukuran, maupun aspek kemampuan pendanaannya. Karena itu, kebijakan menyeragamkan manajemen sekolah/madrasah merupakan kebijakan yang tidak dapat dipertahankan, jika sekolah/madrasah harus berkembang sesuai dengan kekhasan atau keunikannya.

Pasal 24 ayat (2) UU. Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian ke-pada masyarakat. Selanjutnya, mengenai pengelolaan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi, Pasal 50 ayat (6) UU. Sisdiknas menentukan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sekalipun otonomi perguruan tinggi telah mendapatkan dasar pembenaran secara konseptual dan legal, namun tidak tertutup kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalam penerapan otonomi tersebut. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan tersebut, maka otonomi perguruan tinggi harus diikuti dengan akuntabilitas publik. Hal ini dinyatakan dalam  Pasal 51 ayat (2) UU. Sisdiknas yang menegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Adapun pada tataran pendidikan dasar dan menengah, Pasal 51 ayat (1) UU. Sisdiknas mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksana-kan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU. Sisdiknas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa baik secara konseptual maupun secara legal, adalah kurang tepat jika terdapat pandangan pengelola pendidikan tinggi di Indonesia yang menyatakan bahwa kecenderungan (trend) pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia bersifat monolitik dan etatik.

Badan Hukum Pendidikan Sebagai Strategi

Sejak UU. Sisdiknas diundangkan, banyak dibicarakan di dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat perguruan tinggi pada khususnya, tentang pendirian Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sebagian kalangan mendukung pendirian BHP, namun tidak sedikit pula yang menentang pendirian BHP.

Dari kalangan yang menentang pendirian BHP, muncul argumentasi mulai dari yang secara logikal memang terkait langsung dengan hakekat pendirian BHP, namun ada pula argumentasi yang tidak terkait langsung dengan BHP, yaitu argumentasi yang lebih bernuansa emosional. Ada argumentasi yang didasarkan pada idealisme akademik pendidikan tinggi, namun ada pula yang semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok, serta ada pula yang didasarkan pada kepentingan finansial.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya agar semua pihak dapat memberikan penilaian yang obyektif serta proporsional terhadap BHP, berikut ini akan dipaparkan apa, bagaimana proses pendirian, serta mengapa dibutuhkan BHP.

BHP merupakan salah satu bentuk khusus (species) dari badan hukum pendidikan. Sedangkan badan hukum pendidikan merupakan salah satu bentuk khusus dari badan hukum.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum secara umum (generic). Peraturan perundang-undangan yang ada adalah peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang khusus, misalnya tentang badan hukum perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum secara umum di Indonesia sampai saat ini adalah

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) Bab Kesembilan Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berkedudukan sebagai Badan Hukum (Van zedelijke lichamen) Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665, dan;

b. Lembaran Negara (Staatsblad) Nomer 64 Tahun 1870 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen).

Mengenai badan hukum, Pasal 1653 KUH.Perdata menyatakan:

Selain perseroan yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perkumpulan orang sebagai badan hukum, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai badan hukum oleh negara (pemerintah), maupun perkumpulan itu diterima karena diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan baik.

Dari Pasal 1653 KUH.Perdata dapat disimpulkan bahwa terdapat badan hukum yang:

a. diadakan/didirikan oleh negara (pemerintah);

b. diakui oleh negara (pemerintah);

c. diterima karena diperbolehkan (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusi-laan baik).

Pasal 1 Lembaran Negara 1870 Nomer 64 mengatur bahwa tiada perkumpulan orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden, pen). Sedangkan Pasal 2 mengatur bahwa pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen (sekarang anggaran dasar, pen) perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan.

Secara teoretik, badan hukum adalah subyek hukum yaitu pemilik atau pengemban hak dan kewajiban. Sebelum dikenal badan hukum sebagai subyek hukum yang diciptakan oleh hukum, manusia telah terlebih dahulu merupakan subyek hukum. Jika digambarkan subyek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Manusia

Subyek

Hukum

Badan Hukum

Dengan demikian, badan hukum dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban sama seperti manusia yang memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban.

Terdapat berbagai teori hukum yang memberikan dasar pembenaran adanya badan hukum[3]:

a. Teori Fiksi

Menurut teori ini badan hukum dianggap sebagai suatu fiksi, karena sebenarnya hanya manusia yang secara alami merupakan subyek hukum. Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban badan hukum ternyata dijalankan oleh pengurusnya, yaitu manusia yang bukan badan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kelemahan dari teori ini, yaitu badan hukum tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan manusia.

b. Teori Organ

Teori ini menyatakan badan hukum bukan merupakan suatu fiksi, melainkan suatu kenyataan yang tidak berbeda dengan kodrat manusia. Manusia menjalankan hak dan kewajibannya dengan menggunakan anggota badannya sebagai organ, sedangkan badan hukum menjalankan hak dan kewajibannya menggunakan para pengurusnya sebagai organ. Dengan demikian, perbuatan pengurus badan hukum dianggap sebagai perbuatan badan hukum tersebut, sejauh perbuatan pengurus tersebut tidak melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar badan hukum.

c. Teori Pemilikan Bersama

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya merupakan hak dan kewajiban anggota secara bersama. Demikian pula harta kekayaan badan hukum merupakan harta kekayaan milik bersama, sehingga masing-masing anggota secara individual tidak memiliki harta kekayaan tersebut.

d. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini menyatakan bahwa memang hanya manusia yang merupakan subyek hukum, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa terdapat hak-hak atas suatu kekayaan namun tidak ada satu manusiapun yang menjadi pemilik atas hak-hak tersebut. Hak-hak atas suatu kekayaan tanpa pemilik secara individual itulah yang merupakan hak-hak dari suatu badan hukum. Dengan demikian, harta kekayaan tersebut terikat pada suatu tujuan atau dimiliki oleh tujuan tertentu.

e. Teori Kekayaan Jabatan

Berdasarkan teori ini dapat dikemukakan bahwa terdapat pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan para anggotanya. Hak dan kewajiban atas harta kekayaan badan hukum berada di tangan pengurus karena jabatannya. Argumentasinya adalah bahwa kedudukan sebagai subyek hukum baru dapat diperoleh oleh badan hukum, apabila badan hukum tersebut memiliki kehendak. Karena badan hukum tidak dapat berkehendak, maka yang dapat berkehendak adalah pengurusnya.

f. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini menyatakan tidak perlu dicari dasar pembenaran untuk memberikan status sebagai subyek hukum pada badan hukum. Yang terpenting adalah bahwa keberadaan badan hukum tersebut merupakan kenyataan yuridis yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, menurut teori ini lebih penting mencari dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang melandasi pendirian suatu badan hukum.

Dari keseluruhan teori di atas, Teori Kenyataan Yuridis dipandang dapat merupakan dasar bagi pengaturan tentang badan hukum. Artinya, bagi badan hukum yang merupakan suatu kenyataan yuridis, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pendiriannya.

Sehubungan dengan itu, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tentang berbagai badan hukum yang khusus (species), dapat diabstraksikan beberapa persyaratan tentang pendirian suatu badan hukum, sebagai berikut:

a. Persyaratan Formal:

Memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau kebiasaan, misalnya didirikan dengan akta notaris dan wajib mendapatkan pengakuan/pengesahan dari negara (pemerintah).

b. Persyaratan Material:

o memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan para pendirinya;

o memiliki tujuan tertentu (laba atau nirlaba);

o memiliki kepentingan yang relatif stabil dan langgeng;

o memiliki organisasi.

Adapun tentang jenis badan hukum dapat dikemukakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis badan hukum, yaitu:

a. Badan Hukum Publik

Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh negara (pemerintah) dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum. Contoh: negara, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan;

b. Badan Hukum Privat/Perdata

Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara (pemerintah), atau diadakan/didirikan oleh pemerintah, tetapi keduanya tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum. Contoh: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, dan badan hukum pendidikan (jika RUU BHP diundangkan, sehingga BHP merupakan ius constituendum).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa BHP adalah badan hukum keperdataan yang dapat didirikan oleh:

a. masyarakat dan diakui oleh negara (pemerintah), yaitu perguruan tinggi swasta, atau sekolah/ madrasah swasta, terpisah dari pendiri (dhi.badan penyelenggara), misalnya yayasan, wakaf, dll untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. Pemerintah, misalnya Badan Hukum Milik Negara, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum.

Pengaturan Badan Hukum Pendidikan oleh UU Sisdiknas

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut UU. Sisdiknas, perubahan mendasar sistem manajemen pendidikan adalah penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada kepala sekolah/madrasah dan guru, dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Di samping itu, Penjelasan Umum UU. Sisdiknas menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara non diskriminatif dari sekolah/madrasah atau perguruan tinggi, baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Untuk mewujudkan amanat UU. Sisdiknas sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 53 UU. Sisdiknas mengamanatkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 53 ayat (4) UU. Sisdiknas menyatakan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya perlu dijawab pertanyaan tentang mengapa dibutuhkan BHP?

Seperti telah dikemukakan di atas, BHP merupakan badan hukum privat atau badan hukum keperdataan. Sebagai badan hukum keperdataan, tentu saja peraturan perundang-undangan perdata yang berlaku bagi BHP. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar subyek hukum, tanpa campur tangan pemerintah[4]. Dengan demikian, sebagai badan hukum keperdataan, BHP dapat terhindar dari campur tangan negara (Pemerintah) sehingga kemandiriannya dapat dijaga.

Sebagai badan hukum yang kemandiriannya dapat dijaga dari campur tangan negara (Pemerintah), maka BHP adalah badan hukum yang relatif lebih cocok untuk menjamin otonomi perguruan tinggi maupun sekolah/ madrasah, dibandingkan dengan badan hukum lainnya, misalnya badan layanan umum sebagai badan hukum publik. Dengan demikian, pada gilirannya keunikan atau kekhasan suatu perguruan tinggi maupun sekolah/ madrasah dapat dipelihara dan dikembangkan, serta  dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Di kalangan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi swasta (PTS) masih timbul pertanyaan, bukankah yayasan yang sekarang disebut sebagai badan penyelenggara merupakan badan hukum keperdataan yang mandiri pula? Jika demikian, maka mengapa perguruan tinggi swasta harus diubah menjadi BHP?

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa di lingkungan PTS, perguruan tingginya selain harus menjalankan ketentuan dari negara (Pemerintah), tetapi juga harus mematuhi ketentuan atau kehendak dari yayasan sebagai badan penyelenggara. Dengan demikian, jenis campur tangan di lingkungan PTS lebih beragam daripada di lingkungan perguruan tinggi negeri. Dapat dikemukakan bahwa di lingkungan PTS acapkali terjadi keputusan akademik yang seharusnya merupakan keputusan otonom dari perguruan tinggi, terpaksa dicampuri oleh yayasan dengan pertimbangan non akademik. Dalam hal demikian, keberadaan BHP di lingkungan PTS lebih dibutuhkan untuk menjaga otonomi PTS.

Dalam tataran pendidikan tinggi, otonomi perguruan tinggi dapat dicapai melalui perubahan status hukum perguruan tinggi. Pada saat ini perguruan tinggi negeri dibentuk sebagai salah satu unit layanan Departemen Pendidikan Nasional melalui suatu Keputusan Presiden. Di negara lain, perguruan tinggi didirikan sebagai suatu badan hukum, misalnya di Amerika Serikat melalui konstitusi negara bagian atau legislatif, di Inggris melalui akta Ratu.

Sebagai unit layanan pemerintah, pada saat ini perguruan tinggi negeri mempunyai otonomi yang terbatas, dan harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk institusi pemerintah, seperti halnya pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai (pegawai negeri sipil), dan lainnya. Dengan demikian, nampak bahwa sebagai unit layanan pemerintah, perguruan tinggi hanya akuntabel pada pemerintah tetapi belum akuntabel pada masyarakat sebagai stakeholder.

Otonomi perguruan tinggi seringkali hanya dipahami sebatas urusan pendanaan dan perijinan, padahal pengertian akuntabilitas sebagai konsekuensi logis dari otonomi tidak hanya terbatas pada urusan tersebut. Banyak urusan lain yang perlu diperhatikan, antara lain pembinaan dan pengawasan ketenagaan yang masih terpusat, reposisi organ, termasuk reformasi  sistem pertanggungjawaban internal organisasi, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam konteks reformasi pendidikan tinggi di Indonesia, isu sentral dalam otonomi adalah pengelolaan sumber daya dan program. Berdasarkan status hukumnya, pada saat ini perguruan tinggi negeri harus tunduk kepada Peraturan perundang-undang tentang Keuangan Negara, dan tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hakekat perguruan tinggi. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, keberadaan badan penyelenggara (al: yayasan) yang cenderung intervensi dalam kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, telah menimbulkan berbagai persoalan dan perselisihan, yang akhirnya menurunkan kredibilitas perguruan tinggi swasta tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat

Sekolah/madrasah swasta pada umumnya dan perguruan tinggi swasta pada khususnya, pada saat ini telah mempunyai otonomi meskipun belum sepenuhnya, namun belum otonom dari badan penyelenggara (al. yayasan).

Khusus pada perguruan tinggi swasta, tanpa bermaksud meniadakan eksistensi badan penyelenggara (al. yayasan) , maka sudah seharusnya dilakukan penataan kembali bentuk badan hukum penyelenggaranya untuk mewujudkan otonomi, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui penataan kembali itu, diharapkan terjadi peningkatan kinerja perguruan tinggi swasta, dan dualisme kepemimpinan di perguruan tinggi swasta yang seringkali terjadi akan dapat dieliminasi, karena badan penyelenggara (al. yayasan) beserta satuan pendidikan terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh sebagai badan hukum.

*********

BAB II

TUJUAN PENYUSUNAN RUU BHP

Sebagaimana dikemukakan di atas, RUU BHP disusun untuk memenuhi pengaturan di dalam Pasal 53 UU. Sisdiknas, yang menyatakan bahwa:

(1)  Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4)  Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dengan demikian, secara yuridis formal tujuan penyu-sunan RUU BHP adalah memenuhi ketentuan Pasal 53 UU. Sisdiknas, khususnya Pasal 53 ayat (4).

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang setara dengan UU. Sisdiknas, maka RUU BHP dapat mengatur secara berbeda dengan UU. Sisdiknas, dan perbedaan tersebut menjadi ketentuan yang khusus (lex specialis), yang harus didahulukan berlakunya dari ketentuan yang umum (lex generalis) sebagaimana termuat di dalam UU. Sisdiknas. Dalam hal ini berlaku prinsip lex specialis derogat legi generalis (ketentuan yang khusus didahulukan berlakunya daripada hukum yang umum).

Berdasarkan prinsip tersebut, maka di dalam RUU BHP terdapat beberapa ketentuan yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan yang terdapat di dalam UU. Sisdiknas. Antara lain, ketentuan tentang sifat fakultatif BHP bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah yang dielenggarakan oleh masyarakat (swasta), sekalipun di dalam UU. Sisdiknas BHP bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan menengah swasta bersifat imperatif.

Pengaturan secara fakultatif ini dilakukan dengan alasan:

a. Jumlah yang sangat besar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah swasta di Indonesia, sehingga dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kapasitas, kelayakan, dan kepantasan sebagian terbesar sekolah/madrasah swasta di Indonesia, maka nampak sukar untuk tetap mempertahankan ketentuan bahwa sekolah/ madrasah swasta wajib berbentuk BHP, seperti diatur oleh UU. Sisdiknas;

b. Menghapuskan pembedaan perlakuan terhadap sekolah/madrasah yang didirikan oleh Pemerintah (daerah) dengan sekolah/madrasah yang didirikan oleh masyarakat (swasta). Menurut Pasal 53 ayat (1) UU. Sisdiknas, sekolah/ madrasah yang didirikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak wajib berbentuk BHP seperti sekolah/madrasah swasta. Pembedaan ini terjadi karena redaksi Pasal 53 ayat (1) UU. Sisdiknas mengawali penyebutan istilah Pemerintah dengan huruf kapital. Menurut Pasal 1 butir 28 UU. Sisdiknas, yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak termasuk dalam pengertian Pemerintah. Jadi, sekolah/madrasah yang didirikan Pemerintah kabupaten/kota, menurut Pasal 50 ayat (5) UU. Sisdiknas tidak harus berbentuk BHP.

Adapun pengaturan BHP pada jenjang pendidikan tinggi tidak terdapat perbedaan antara UU. Sisdiknas dan RUU BHP, yaitu penyelenggara dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib berbentuk BHP.

*********

BAB III

SASARAN RUU BHP

Ketika RUU BHP ini dirancang dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU. Sisdiknas, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri, terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Di lingkungan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah:

  1. Terdapat kemungkinan pendirian BHP yang sama sekali baru, setelah RUU BHP diberlaku-kan;
  2. Terdapat sekolah/madrasah yang didirikan oleh pemerintah daerah, namun setelah RUU BHP diberlakukan dapat mengubah bentuk menjadi BHP;
  3. Terdapat sekolah/madrasah yang didirikan oleh masyarakat (swasta), namun setelah RUU BHP diberlakukan dapat mengubah bentuk menjadi BHP;

2. Di lingkungan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan tinggi:

  1. Terdapat kemungkinan pendirian BHP yang sama sekali baru, setelah RUU BHP diberlaku-kan;
  2. Terdapat perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah, namun setelah RUU BHP diberlakukan wajib mengubah bentuk menjadi BHP;
  3. Terdapat perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat (swasta), namun setelah RUU BHP diberlakukan wajib mengubah bentuk menjadi BHP;
  4. Terdapat Badan Hukum Milik Negara (BHMN), namun setelah RUU BHP diberlakukan wajib menyesuaikan diri pada bentuk BHP.

Pengertian “penyelenggara” pada saat RUU BHP diberlakukan meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan. Adapun pengertian “masyarakat” meliputi orang perseorangan, yayasan, perkumpulan, wakaf, atau badan hukum lain yang sejenis.

Kata “dapat” di lingkungan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah, mengandung pengertian bahwa baik penyelenggara dan/atau satuan pendidikannya (sekolah/madrasah), dapat tetap berada dalam bentuk badan hukum yang digunakan pada saat Undang-Undang ini berlaku, atau dapat menyesuaikan bentuknya menjadi Badan Hukum Pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran pengaturan dalam RUU BHP adalah:

1. BHP baru yang mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah, dan/atau satuan pendidikan tinggi yang baru didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (swasta);

2. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (dikenal sebagai sekolah/madrasah negeri), yang secara sukarela akan berubah menjadi BHP;

3. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah/ madrasah swasta), dan/atau badan penyelenggara (yayasan, perkumpulan, wakaf, atau badan hukum lain yang sejenis), yang secara sukarela akan berubah menjadi BHP;

4. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (perguruan tinggi negeri), yang harus diubah menjadi BHP;

5. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (perguruan tinggi swasta), dan/atau badan penyelenggara (yayasan, perkumpulan, wakaf, atau badan hukum lain yang sejenis), yang harus diubah menjadi BHP;

6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang harus disesuaikan menjadi BHP.

*********

BAB IV

LINGKUP RUU BHP

Pada umumnya dapat dikemukakan bahwa lingkup suatu peraturan perundang-undangan, termasuk yang berbentuk undang-undang, dapat meliputi pengaturan tentang:

1. Keberadaan berbagai unsur dan kelengkapan obyek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini seringkali disebut pengaturan obyek dalam keadaan statik (diam); dan/atau

2. Tata cara atau prosedur tentang bagaimana obyek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan/dilaksanakan/diterapkan. Hal ini seringkali disebut pengaturan obyek dalam keadaan dinamik (bergerak).

Lingkup RUU BHP meliputi pengaturan organisasi BHP dalam keadaan statik dan dalam keadaan dinamik.

Yang dimaksud pengaturan organisasi BHP dalam keadaan statik adalah pengaturan organisasi BHP yang meliputi keberadaan:

1. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip BHP;

2. Struktur Organisasi BHP;

3. Organ BHP;

4. Tugas dan wewenang masing-masing organ BHP;

5. Komposisi keanggotaan di dalam setiap organ BHP;

6. Kelengkapan organisasi BHP, al: anggaran dasar;

7. Ketenagaan BHP;

8. Kekayaan BHP;

9. Sanksi administratif dan sanksi pidana;

Sedangkan yang dimaksud pengaturan organisasi BHP dalam keadaan dinamik adalah pengaturan organisasi BHP yang meliputi tata cara atau prosedur:

1. Pendirian dan Pengesahan BHP;

2. Pengisian Organ BHP;

3. Pengambilan Keputusan di dalam BHP;

4. Penyusunan dan perubahan anggaran dasar BHP;

5. Kerjasama BHP dengan institusi lain di dalam atau di luar negeri;

6. Pemisahan dan pengalihan kekayaan pendiri BHP;

7. Pengawasan demi akuntabilitas BHP;

8. Pengadaan ketenagaan BHP;

9. Penggabungan dan pembubaran BHP;

10. Pengalihan bentuk hukum penyelenggara dan/atau satuan pendidikan ke BHP.

*********

BAB V

JANGKAUAN RUU BHP

Pengaturan RUU BHP di satu pihak menjangkau tentang berbagai jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, dan di lain pihak menjangkau tentang wilayah operasi BHP.

Adapun yang dimaksud dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, menurut UU. Sidiknas sebagai berikut:

1. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;

2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidik-an formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus;

4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (RUU BHP hanya mengatur tentang organisasi dan manajemen satuan pendidikan pada jalur formal).

Satu BHP dapat mengelola lebih dari 1(satu) jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan. Dengan demikian, jangkauan pengaturan RUU BHP adalah lintas jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan. RUU BHP mengatur bahwa 1 (satu) BHP dapat mengelola sekolah dan perguruan tinggi sekaligus, baik sekolah yang menyelenggarakan pendidikan umum dan/atau kejuruan, maupun perguruan tinggi yang menyeleng-garakan pendidikan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Dalam hal BHP mengelola lebih dari satu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan, BHP dapat memiliki lebih dari satu Dewan Pendidik atau Senat Akademik dan lebih dari satu Pimpinan Satuan Pendidikan yang diatur dalam anggaran dasar.

Di samping itu, 1 (satu) BHP dapat mengelola suatu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan di lebih 1 (satu) wilayah. Dengan demikian jangkauan pengaturan RUU BHP adalah lintas wilayah. RUU BHP mengatur bahwa 1 (satu) BHP dapat mengelola sekolah dan/atau perguruan tinggi yang beroperasi di berbagai kabupaten/ kota/propinsi.

*********

BAB VI

OBYEK RUU BHP

Obyek pengaturan dalam RUU BHP adalah aspek manajemen penyelenggaraan sekolah/madrasah dan perguran tinggi, bukan aspek substansi pendidikan di lingkungan sekolah/madrasah dan perguran tinggi. Hal yang disebut terakhir diatur baik di dalam UU. Sisdiknas maupun di dalam peraturan pelaksanaan lain.

RUU BHP mengatur aspek manajemen penyelenggara-an sekolah/madrasah dan perguran tinggi, sebagai berikut:

1. Manajemen sekolah/madrasah dilandaskan pada prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah, yang berarti kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lingkungan sekolah/madrasah. Otonomi pengelolaan pendidikan merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP. Hanya dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah, pendidikan dasar dan menengah dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitasnya.

2. Manajemen perguruan tinggi dilandaskan pada prinsip Otonomi Perguruan Tinggi, yang berarti melalui pendirian BHP, perguruan tinggi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri tanpa campur tangan dari Pemerintah. Hanya dengan otonomi perguruan tinggi, pendidikan tinggi dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas-nya.

*********

BAB VII

ARAH PENGATURAN RUU BHP

1. Tujuan, Fungsi, Prinsip BHP

BHP bertujuan mewujudkan kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas.

BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal[5] sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

BHP dikelola dengan prinsip:

a. Nirlaba.

Prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatannya, baik secara langsung atau tidak langsung, maka seluruh sisa lebih hasil usaha tersebut tidak boleh dibagikan dan harus ditanamkan kembali dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan.

b. Otonom.

Kewenangan dan kemampuan untuk menjalan-kan kegiatan secara mandiri.

c. Akuntabel.

Kemampuan dan komitmen untuk mempertang-gungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Transparan,

Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan standar pelaporan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan.

e. Penjaminan mutu.

Kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

f. Layanan prima.

Orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, demi kepuasan para pihak yang berkepentingan terutama peserta didik.

g. Akses yang berkeadilan.

Memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.

h. Keberagaman.

Kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan para pihak berkepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya masing-masing.

i. Keberlanjutan.

Kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan tersebut.

j. Partisipasi atas tanggungjawab negara.

Keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sesung-guhnya merupakan tanggungjawab negara

2. Pendirian dan Pengesahan BHP.

Sebagai salah satu jenis subyek hukum, yaitu pemilik/pendukung hak dan kewajiban, pendirian dan pengesahan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga badan hukum tersebut mampu untuk mengemban hak dan kewajiban yang dimilikinya seperti halnya manusia sebagai subyek hukum lainnya.

Dalam konteks BHP, secara teoretik pendirian sebuah BHP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.mempunyai tujuan di bidang pendidikan formal;

b.mempunyai struktur organisasi;

c. mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, dan

d. pendiri telah menetapkan anggota dan pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA).

Berbeda dengan BHP yang berasal dari peralihan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang sudah ada, maka bagi BHP yang sama sekali baru, unsur anggota dan pimpinan MWA (Butir d. di atas) yang pertama kali ketika BHP didirikan, harus diisi dengan komposisi keanggotaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pendiri. Setelah BHP berdiri dan disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), maka paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pengesahan BHP oleh Mendiknas, MWA harus membentuk Satuan Pendidikan, Dewan Pendidik atau Senat Akademik, dan Dewan Audit.

Khusus tentang pembentukan satuan pendidikan yang akan menjadi salah satu organ BHP, MWA harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini merupakan keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU. Sisdiknas, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan harus memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Adapun jumlah kekayaan awal BHP yang didirikan, harus mencukupi biaya kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan yang akan didirikan, yang ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam hal BHP didirikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pemisahan kekayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi syarat kekayaan awal BHP, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

Mengenai aspek formal pendirian dan pengesahan BHP, dapat dikemukakan bahwa BHP didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia[6]. Selanjutnya, pengesahan akta notaris tentang pendirian BHP dilakukan oleh Mendiknas.

Akta notaris tersebut memuat anggaran dasar BHP dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan BHP;

b. Tujuan, ciri khas, dan ruang lingkup kegiatan BHP;

c. Organ BHP;

d. Jangka waktu pendirian BHP;

e. Susunan, tatacara pembentukan, pengangkatan dan pemberhen-tian pemimpin dan pimpinan organ, serta pembatasan masa jabatan para pejabat di lingkungan BHP;

f. Pengelolaan sumberdaya BHP;

g. Kekayaan awal BHP;

h. Tatacara perubahan anggaran dasar dan penyu-sunan anggaran rumah tangga;

i. Penggabungan dan pembubaran BHP;

j. Perlindungan terhadap karyawan dan peserta didik di lingkungan BHP; dan

k. Upaya pencegahan kepailitan BHP dan penyela-matan BHP yang mendekati kepailitan.

Untuk pertama kali, anggaran dasar disusun oleh pendiri.  Demikian pula jika di kemudian hari akan dilakukan perubahan anggaran dasar, maka perubahan tersebut dimuat dalam akta notaris, untuk kemudian dimintakan pengesahan dari Mendikas.

Dalam hal ini perlu dijelaskan tentang pengesahan BHP oleh Mendiknas dan bukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan. Dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 : 64 tentang Rechts-persoonlijkheid van Vereenigingen juncto Staatsblad 1937 : 573 yang masih berlaku berdasarkan Pasal II UUD Negara RI Tahun 1945, telah ditunjuk Directeur van Justitie (sekarang Menteri Hukum dan HAM) untuk mengesahkan anggaran dasar suatu badan hukum. Namun demikian, praktek ketatanegaraan di Indonesia ternyata menunjukkan bahwa pengesahan suatu badan hukum dapat pula dilakukan oleh Menteri terkait, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Berdasar praktek ketatanegaraan tersebut serta demi efisiensi, RUU BHP mengatur bahwa pengesahan BHP dilakukan oleh Mendiknas, tanpa dipungut biaya.

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP di Indonesia bersama dengan BHP Indonesia yang telah ada. Keharusan untuk bersama dengan BHP Indonesia dalam mendirikan BHP di Indonesia, bertujuan agar kepentingan Nasional dalam bidang pendidikan dapat dilindungi.

Pendirian BHP oleh lembaga pendidikan asing bersama dengan BHP Indonesia, selain memenuhi ketentuan pendirian dan pengesahan BHP pada umumnya, juga diatur bahwa lembaga pendidikan asing harus menyediakan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen), dari kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Organisasi BHP disusun dalam sebuah struktur organisasi yang terdiri atas organ-organ  sebagai berikut:

a. Majelis Wali Amanat (MWA);

b. Dewan Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, atau Senat Akademik pada pendidikan tinggi;

c. Dewan Audit, dan

d. Satuan Pendidikan.

Selain dari organ sebagaimana dimaksud di atas, anggaran dasar BHP dapat menetapkan organ lain di dalam BHP yang dipandang perlu. Kemungkinan anggaran dasar BHP menetapkan adanya organ lain di dalam BHP dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan organisasi pendidikan yang telah ada. Dengan  demikian RUU BHP hanya mengatur jenis dan susunan organ, serta tugas dan wewenang minimal. Sedangkan keberadaan organ lain dan/atau penambahan tugas dan wewenang yang dibutuhkan oleh BHP karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar BHP. Misalnya, BHP dapat membentuk Majelis/Dewan Guru Besar di dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dengan tujuan antara lain merumuskan etika akademik dan turut serta menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan.

Namun demikian, organ lain tersebut dapat dibentuk jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Organ tersebut memiliki kewenangan membuat keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi BHP, dan

b. Organ tersebut memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ BHP lain yang telah ada.

Di dalam satu BHP, tidak boleh dilakukan perangkapan jabatan antar pemimpin organ BHP sebagaimana disebut di atas.

Sebagaimana dikemukakan di atas, BHP dapat mengelola lebih dari satu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan. Dalam hal BHP mengelola lebih dari satu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan, BHP dapat memiliki lebih dari satu Dewan Pendidik atau Senat Akademik, dan lebih dari satu Pimpinan Satuan Pendidikan yang diatur dalam anggaran dasar BHP. Dengan demikian, organ BHP akan terdiri atas satu MWA, satu Dewan Audit, lebih dari satu Dewan Pendidik atau Senat Akademik, dan lebih dari satu Pimpinan Satuan Pendidikan.

Majelis Wali Amanat (MWA)

Di dalam struktur organisasi BHP, MWA ditempatkan sebagai organ tertinggi, sehingga MWA merupakan sumber kewenangan tertinggi, dan puncak pertang-gungjawaban semua organ di dalam BHP.

MWA dibentuk untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan, sehingga MWA mengikutsertakan seluruh stakeholders satuan pendidikan dalam pengambilan berbagai kebijakan.

Agar keterwakilan stakeholder di dalam MWA dapat terwujud, maka komposisi anggota MWA terdiri atas:

a. Pendiri atau wakil dari pendiri;

b. Pemimpin Satuan Pendidikan;

c. Wakil dari Dewan Pendidik atau Senat Akademik;

d. Wakil dari Dewan Audit;

e. Wakil dari tenaga kependidikan, antara lain karyawan BHP yang bukan pendidik;

f. Wakil dari unsur masyarakat.

Selain dari anggota MWA seperti di atas, anggaran dasar BHP dapat menetapkan wakil dari unsur lain sebagai anggota MWA. Yang dimaksud wakil dari unsur lain, antara lain wakil dari orang tua/wali peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah, dan wakil alumni satuan pendidikan pada pendidikan tinggi.

Jumlah anggota MWA yang berasal dari pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang. Sedangkan jumlah anggota MWA yang berasal dari pemimpin satuan pendidikan adalah 1 (satu) orang, kecuali BHP mengelola lebih dari satu satuan pendidikan. Dalam hal yang terakhir, jumlah wakil pemimpin satuan pendidikan ditentukan di dalam anggaran dasar BHP.

Selanjutnya, untuk menghindari dominasi pengelola satuan pendidikan di dalam MWA, maka jumlah anggota MWA yang berasal dari satu atau lebih pemimpin satuan pendidikan, wakil dari Dewan Pendidik atau Senat Akademik, wakil dari Dewan Audit, wakil dari karyawan BHP yang bukan pendidik, sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota MWA. Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabili-tas dan transparansi di dalam MWA, di samping optimalisasi partisipasi stakeholders dalam penye-lenggaraan pendidikan.

Jumlah seluruh anggota MWA serta prosedur pengangkatan dan pemberhentiannya pada masing-masing BHP ditetapkan dalam anggaran dasar BHP yang bersangkutan.

MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota MWA. Anggota MWA yang berasal dari pemimpin Satuan Pendidikan, wakil dari Dewan Pendidik atau Senat Akademik, wakil dari Dewan Audit, dan wakil dari tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai Ketua MWA.

Apabila BHP didirikan oleh Pemerintah, wakil dari pendiri dalam MWA adalah:

a. Menteri atau yang mewakilinya, untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan umum;

b. Menteri Agama atau yang mewakilinya, untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan;

c. Menteri lain atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau yang mewakilinya untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan kedinasan.

Apabila BHP didirikan oleh Pemerintah Daerah, wakil dari pendiri dalam MWA adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, atau yang mewakilinya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apabila BHP didirikan oleh masyarakat, kedudukan dan kewenangan wakil dari pendiri dalam MWA ditetapkan dalam anggaran dasar BHP. Dalam hal BHP bukan BHP yang baru didirikan, melainkan merupakan penyesuaian bentuk  dari penyelenggara, maka yang dimaksudkan sebagai pendiri adalah penyelenggara (misalnya yayasan), sedangkan wakil dari pendiri adalah wakil dari penyelenggara. Adapun yang dimaksud wakil dari penyelenggara adalah mewakili penyelenggara, apabila penyeleng-gara tetap dalam bentuknya yang semula (misalnya tetap sebagai yayasan).

Di dalam RUU BHP ini diatur tugas dan wewenang MWA, yaitu:

a. Menetapkan kebijakan umum BHP;

b. Menyusun dan mengesahkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;

c. Mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan BHP;

d. Mengangkat dan memberhentikan Pemimpin Satuan Pendidikan dan anggota Dewan Audit;

e. Mengesahkan keanggotaan dan pimpinan Dewan Pendidik atau Senat Akademik;

f. Melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHP;

g. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHP;

h. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban tahunan Satuan Pendidikan, Dewan Audit, serta Senat Akademik atau Dewan Pendidik;

i. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Menyelesaikan persoalan BHP, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesai-kan oleh organ BHP lain sesuai kewenangan masing-masing.

Jenjang dan tahap penyelesaian masalah BHP, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

Pengambilan keputusan di dalam MWA dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar BHP.

Dewan Audit (DA)

DA merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama MWA melakukan evaluasi nonakademik atas penyelenggaraan BHP. Susunan, jumlah, dan kedudukan anggota DA ditetapkan dalam anggaran dasar BHP. Pengaturan hal ini di dalam anggaran dasar BHP dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kekhasan atau kekhususan BHP, atau  pendiri, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Di dalam RUU BHP diatur tugas dan wewenang DA yaitu:

a. Menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal atas BHP dalam bidang nonakademik;

b. Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas BHP;

c. Mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal atas BHP;

d. Mengajukan pertimbangan dan saran mengenai kegiatan non akademik kepada MWA.

Semua anggota DA diangkat dan diberhentikan oleh MWA. Bagi BHP yang baru didirikan, pimpinan DA untuk pertama kali ditetapkan oleh MWA. Sedangkan untuk selanjutnya, DA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota DA.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, DA dapat meminta jasa auditor independen untuk melakukan audit internal dan/atau eksternal atas biaya BHP.

Dewan Pendidik  (DP) atau Senat Akademik (SA)

DP merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama MWA merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum dan proses pembelajaran, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

SA merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama MWA merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh satuan pendidikan tinggi.

Agar keterwakilan dari internal stakeholders dapat diwujudkan dalam DP atau SA, maka komposisi anggota DP atau SA sebagai berikut:

a. Pimpinan Satuan Pendidikan;

b. Wakil dari pendidik.

Selain dari anggota DP atau SA sebagaimana disebut di atas, anggaran dasar BHP dapat menetapkan wakil dari unsur lain sebagai anggota DP atau SA. Yang dimaksud dengan “unsur lain” adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik, serta dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan satuan pendidikan.

Jumlah anggota DP atau SA yang berasal dari Pimpinan Satuan Pendidikan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota DP atau SA. Ketentuan bahwa 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DP atau SA bukan berasal dari Pimpinan Satuan Pendidikan, dimaksudkan agar perumusan norma dan ketentuan akademik dapat dilakukan secara obyektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan Pimpinan Satuan Pendidikan.

Anggota DP atau SA yang berasal dari wakil pendidik dipilih melalui pemungutan suara di unit kerjanya.

DP atau SA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota DP atau SA. Pimpinan Satuan Pendidikan tidak dapat dipilih sebagai Ketua DP atau SA.

Pimpinan dan keanggotaan DP atau SA disahkan oleh MWA. Anggota dan pimpinan DP atau SA untuk pertama kali ditetapkan oleh MWA. Tata cara pengesahan anggota DP atau SA ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

Tugas dan wewenang DP dan SA adalah:

a. Merumuskan norma dan ketentuan akademik satuan pendidikan dan mengawasi penerapan-nya;

b. Memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan ketentuan akademik kepada Pemimpin Satuan Pendidikan;

c. Merumuskan kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran serta mengawasi pelaksanaannya;

d. Merumuskan kebijakan penelitian dan pengab-dian kepada masyarakat dan mengawasi pelaksanaannya, untuk pendidikan tinggi;

e. Merumuskan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, dan mengawasi pencapaiannya;

f. Merumuskan kode etik sivitas akademika dan mengawasi pelaksanaannya, untuk pendidikan tinggi;

g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik serta mengawasi pelaksanaannya, untuk pendidikan tinggi;

h. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dan mengawasi pelaksanaannya;

i. Merumuskan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan mengawasi pelaksanaannya;

j. Merumuskan kebijakan tata tertib akademik dan mengawasi pelaksanaannya;

k. Memberi pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pemimpin Satuan Pendidikan;

l. Memberi pertimbangan kepada MWA tentang pengangkatan dan pemberhentian, serta kinerja bidang akademik Pemimpin Satuan Pendidikan.

Satuan Pendidikan (SP)

SP merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama MWA melaksanakan pendidikan. Nama SP ditetapkan dalam anggaran dasar BHP, dan digunakan oleh Pemimpin SP dalam tindakan ke dalam maupun ke luar SP.

SP dipimpin oleh Pemimpin SP yang bertindak ke dalam maupun ke luar  SP untuk dan atas nama SP dan BHP sesuai ketentuan anggaran dasar BHP.

Apabila di dalam satu BHP terdapat lebih dari 1 (satu)  Pemimpin SP, kewenangan bertindak ke dalam maupun ke luar BHP sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

Pemimpin SP dipilih oleh MWA atas dasar suara terbanyak, kemudian diangkat oleh MWA untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini berarti seseorang dapat dipilih menjadi pemimpin SP sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berurutan atau bersela, termasuk jabatan pemimpin SP yang pernah didudukinya sebelum dibentuk BHP.

Pemimpin SP dibantu oleh seorang atau lebih wakil, yang diangkat oleh Pemimpin SP.

Tugas dan wewenang Pemimpin SP adalah:

a. Menyusun rencana strategis SP untuk disahkan oleh MWA;

b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan SP berdasarkan rencana strategis SP sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk disahkan oleh MWA;

c. Menyelenggarakan pendidikan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan SP sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan SP, sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada pendidikan tinggi;

e. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Pemimpin SP, serta karyawan BHP, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BHP, serta peraturan perundang-undangan;

f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen SP;

g. Membina dan mengembangkan hubungan dengan lingkungan SP dan masyarakat pada umumnya;

h. Melaporkan secara berkala kepada MWA tentang pelaksanaan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan SP.

Dalam hal terjadi perkara di depan pengadilan, maka Pemimpin SP tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama SP atau BHP apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara SP atau  BHP dengan Pemimpin SP;

2. Pemimpin SP mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan SP atau BHP.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan SP atau BHP yang bersangkutan.

Pemimpin SP dan wakilnya dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Pimpinan dan jabatan lain pada SP lain;

b. Jabatan lain pada lembaga pemerintah pusat atau daerah;

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan perten-tangan kepentingan dengan kepentingan SP.

4. Pendanaan dan Kekayaan

Kekayaan awal BHP berasal dari sebagian atau seluruh kekayaan pendiri yang dipisahkan atau dialihkan kepada BHP.

Dalam hal BHP merupakan penyesuaian dari bentuk badan penyelenggara yang sudah ada ketika Undang-Undang ini berlaku, misalnya yayasan, maka yang dimaksud pendiri adalah badan penyelenggara.

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud di atas, kekayaan BHP dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat, biaya pendidikan dari peserta didik, hibah, hibah wasiat, wakaf, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan sumber daya pendidikan yang berupa dana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana dalam bentuk hibah kepada BHP.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan sumbangan atau bantuan kepada BHP sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini dimaksudkan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) terhadap undang-undang perpajakan.

Untuk kekayaan BHP yang berasal dari wakaf berlaku peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Semua kekayaan yang diperoleh BHP sebagaimana dimaksud di atas harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran.

Dalam hal BHP didirikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pemisahan kekayaan negara atau daerah sebagai kekayaan awal BHP, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah dan dicantumkan dalam anggaran dasar BHP.

Dalam hal BHP didirikan oleh masyarakat, pemisahan atau pengalihan kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal BHP, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BHP merupakan penyesuaian dari bentuk badan penyelenggara yang sudah ada ketika UU BHP ini berlaku, misalnya yayasan, maka yang dimaksud pendiri adalah badan penyelenggara.

Kekayaan BHP berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk kepentingan BHP. Yang dimaksud dengan bentuk lain antara lain adalah hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BHP, atau sistem manajemen dan prosedur administratif SP milik BHP.

5. Pengawasan dan Akuntabilitas

SP,  DA, dan DP atau SA menyusun dan menyam-paikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada MWA.

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan SP mencakup laporan bidang akademik dan nonakademik.

Laporan Keuangan Tahunan SP disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Tahunan SP. Khusus untuk BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Laporan Keuangan ini diaudit oleh akuntan publik.

MWA akan membebaskan DA,  DP atau SA, dan Pemimpin SP dari tanggungjawab, setelah laporan pertanggungjawaban tahunan seperti dimaksud di atas diterima dan disahkan oleh MWA. Namun demikian, apabila setelah pengesahan, terdapat hal baru (bukti baru atau novum) yang membuktikan sebaliknya, maka pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh MWA.

Ketua MWA menyusun Laporan Pertanggungjawab-an Tahunan BHP berdasarkan Laporan Pertang-gungjawaban Tahunan yang disusun oleh DA, SA atau DP, dan Pemimpin SP. Laporan tersebut dievaluasi oleh MWA dalam Rapat Pleno MWA.

Laporan Keuangan Tahunan BHP harus dipertang-gungjawabkan kepada publik melalui pemuatan di media cetak berbahasa Indonesia bagi pendidikan tinggi, dan ditempelkan di papan pengumuman resmi setiap satuan pendidikan yang menjadi organnya. Laporan tersebut merupakan Laporan Keuangan Tahunan konsolidasi dalam hal BHP memiliki lebih dari satu SP.

Tembusan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BHP bidang akademik disampaikan kepada Mendiknas, Menteri Agama, menteri lain atau kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen penyeleng-gara pendidikan kedinasan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan akuntabilitas BHP sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam anggaran dasar BHP.

6. Ketenagaan

BHP mempunyai karyawan yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga penunjang. Tenaga penunjang adalah karyawan BHP dalam hal BHP memiliki unit usaha.

Pengangkatan, pemberhentian, status, jabatan, hak dan kewajiban karyawan BHP diatur dalam suatu perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja tersebut dibuat antara Pemimpin SP yang bertindak untuk dan atas nama BHP dengan setiap karyawan. Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BHP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran  rumah tangga BHP.

Pendidik dan tenaga kependidikan berstatus karyawan BHP setelah BHP memperoleh pengesah-an dari Mendiknas.

7. Penggabungan dan Pembubaran

Penggabungan BHP dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih BHP dengan BHP lain, dan akibatnya BHP yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berhubung berakhirnya BHP ini tanpa didahului likuidasi, maka akibatnya aktiva dan pasiva BHP yang menggabungkan diri beralih karena hukum ke BHP yang menerima penggabungan.

Aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud di atas, yang diperoleh sebagai akibat penggabungan BHP, dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi, dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan BHP.

Proses penggabungan dapat dilakukan dengan usul oleh MWA dari masing-masing BHP yang akan melakukan penggabungan, dan disetujui oleh MWA masing-masing setelah memperoleh pertimbangan dari masing-masing DP atau SA.

Apabila salah satu atau lebih BHP yang melakukan penggabungan merupakan penyesuaian dari bentuk badan penyelenggara (misalnya yayasan), di mana penyelenggara masih tetap dalam bentuk semula, maka penggabungan sebagaimana dimaksud di atas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penyelenggara.

Penggabungan BHP hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat MWA, yang jumlah kehadiran anggotanya dan jumlah suara yang menyetujui, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP, dengan memperhatikan keterwakilan asal para anggota MWA dari berbagai unsur, yaitu pendiri atau wakil dari pendiri, pemimpin SP, wakil dari DP atau SA, wakil dari DA, wakil dari tenaga kependidikan, wakil dari unsur masyarakat, dan wakil unsur lain (jika ada).

MWA dari masing-masing BHP yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan, bersama-sama menyusun rancang-an penggabungan untuk mendapat persetujuan masing-masing MWA dari BHP yang melakukan penggabungan. Rancangan penggabungan yang telah disetujui MWA dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penggabungan BHP harus mengutamakan kepen-tingan karyawan dan peserta didik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan BHP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BHP dapat bubar dengan alasan:

a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP berakhir;

b. Tujuan BHP yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP tidak tercapai atau sudah tercapai. Adapun yang dimaksud dengan tujuan BHP sudah tercapai antara lain apabila BHP didirikan dengan tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan sejumlah lulusan SP yang diselenggarakannya, sehingga setelah jumlah tersebut terpenuhi maka BHP bubar.

c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1) BHP melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan;

2) BHP tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3) harta kekayaan BHP tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal terjadi pembubaran BHP sebagaimana dimaksud di atas, maka:

a. Wajib diikuti dengan likuidasi; dan

b. BHP tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan BHP dalam rangka likuidasi.

Dalam hal BHP bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP berakhir, dan tujuan BHP yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP tidak tercapai atau sudah tercapai, maka MWA harus menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan BHP. Dalam hal BHP sedang dalam proses likuidasi, maka pada semua surat keluar dicantumkan frasa ’dalam likuidasi’ di belakang nama BHP.

Apabila BHP bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan menunjuk likuidator, dan apabila BHP bubar karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada pendiri, atau BHP lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan BHP yang bubar jika pendiri tidak ada lagi. Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada BHP lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada Negara, dan penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan BHP yang bubar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberesan kekayaan BHP yang bubar atau dibubarkan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Sanksi Administratif

Dalam hal keputusan yang diambil oleh organ BHP melanggar anggaran dasar BHP, anggaran rumah tangga BHP, dan/atau peraturan perundang-undangan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin SP di dalam BHP. Pencabutan izin SP tersebut diumumkan di media cetak berbahasa Indonesia.

9. Sanksi Pidana

Setiap orang yang mengalihkan kekayaan BHP berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun, kecuali untuk kepenting-an BHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip nirlaba dari BHP.

Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud di atas, dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau bentuk lain yang dialihkan.

10. Ketentuan Peralihan

Pada saat UU BHP ini berlaku, izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan izin tersebut berakhir masa berlakunya, atau dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

Satuan pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada saat UU BHP ini berlaku tetap diakui keberadaannya, dan harus menyesuaikan bentuknya menjadi BHP menurut undang-undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU BHP ini diundangkan. Penyesuaian bentuk BHMN menjadi BHP dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia untuk dimintakan pengesahan Mendiknas.

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sebelum UU BHP ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan bentuknya menjadi BHP paling lambat 6 (enam) tahun sejak UU BHP ini berlaku.

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sebelum UU BHP ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dapat menyesuaikan bentuknya menjadi BHP.

Untuk memenuhi berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, terutama masyarakat pendidikan, serta sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dibuka tiga pilihan cara penyesuaian ke BHP. Secara khusus, ketiga pilihan cara penyesuaian ke BHP itu merupakan penghargaan dan penghormatan pada sejarah, ciri khas, serta jasa para pelopor pendidikan formal di Indonesia, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagi penyelenggara pendidikan berbentuk yayasan atau badan sejenis, dapat memilih salah satu dari ketiga pilihan cara penyesuaian ke BHP tersebut. Adapun yang dimaksud dengan badan sejenis adalah badan yang memiliki tujuan yang serupa dengan tujuan yayasan, yaitu sosial, kemanusiaan, keagamaan, antara lain berupa Wakif sebagai badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, satu-satunya pilihan penyesuaian bentuk menjadi BHP adalah bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah bertindak sebagai pendiri BHP, sedangkan satuan pendidikannya diubah menjadi BHP.

Penyesuaian bentuk menjadi BHP sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui salah satu cara sebagai berikut:

a. Penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis) mengubah bentuknya menjadi BHP, dan satuan pendidikan formalnya (sekolah/ madrasah/perguruan tinggi) menjadi salah satu organ BHP;

b. Satuan pendidikan (sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi) diubah bentuknya menjadi BHP oleh penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis),  dan penyelenggara tersebut tetap dalam bentuknya semula, serta memiliki wakil di dalam Majelis Wali Amanat;

c. Penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis) bersama satuan pendidikan (sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi) menjadi BHP, dan satuan pendidikan formalnya (sekolah/ madrasah/perguruan tinggi) menjadi salah satu organ BHP.

Penyesuaian bentuk menjadi BHP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis) mendirikan BHP terlebih dahulu sesuai persyaratan yang ditentukan;

2. Setelah BHP disahkan oleh Mendiknas, penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis) dinyatakan bubar berdasarkan UU BHP ini setelah dilakukan likuidasi;

3. Sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2, diserahkan kepada BHP yang telah dibentuk sebelumnya. Pengalihan sisa hasil likuidasi ini diatur dalam anggaran dasar BHP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Prosedur ini dirancang untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, karena penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis) telah bubar, sementara pengesahan BHP oleh Mendiknas membutuhkan waktu untuk memeriksa pemenuhan syarat dan kelengkapan administratif permohonan pengesahan BHP.

Sedangkan penyesuaian bentuk menjadi BHP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai ketentuan tentang pendirian BHP yang sama sekali baru.

Dalam hal penyesuaian BHP dilakukan melalui cara sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka sebagian kekayaan penyelenggara (yayasan dan badan lain yang sejenis), dipisahkan menjadi kekayaan awal BHP, dan diatur dalam anggaran dasar BHP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menjadi karyawan BHP, dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) tahun sejak Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang bersangkutan disahkan sebagai BHP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status pendidik dan tenaga kependidikan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*********

BAB VIII

PENUTUP

1. Kesimpulan

UU. Sisdiknas menyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, serta dunia pendidikan pada khususnya. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, maka Pasal 53 UU. Sisdiknas mengatur bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk BHP;

Menurut Pasal yang sama, ketentuan tentang BHP harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Naskah akademik dan RUU BHP ini disusun untuk memenuhi amanat UU. Sisdiknas tersebut;

BHP merupakan badan hukum privat atau badan hukum keperdataan. Sebagai badan hukum keperdataan, BHP dapat terhindar dari campur tangan negara (Pemerintah), sehingga BHP merupakan badan hukum yang otonom;

Sebagai badan hukum yang otonom atau lepas dari campur tangan negara (Pemerintah), maka BHP adalah badan hukum yang cocok untuk menjamin otonomi perguruan tinggi maupun sekolah/madrasah,dibandingkan dengan badan hukum lainnya, misalnya badan layanan umum sebagai badan hukum publik;

Otonomi perguruan tinggi yang dijamin dengan BHP akan mampu memelihara dan mengem-bangkan keunikan atau kekhasan suatu perguruan tinggi maupun sekolah/madrasah;

Otonomi satuan pendidikan bukan hanya dipahami sebatas urusan pendanaan dan perijinan, namun juga akuntabilitas sebagai konsekuensi logis dari otonomi, pembinaan dan pengawasan ketenagaan yang masih terpusat, reposisi organ, termasuk reformasi  sistem pertanggungjawaban internal organisasi, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Rekomendasi

Naskah akademik tentang RUU BHP ini berisi pertanggungjawaban secara akademik tentang perlunya BHP bagi upaya mewujudkan otonomi satuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, naskah akademik ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengesahan RUU BHP menjadi UU BHP.

*********

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

1. Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

2. Jan Aart Scholte, Globalization – A Critical Introduction , Palgrave, 2000.

3. Johannes Gunawan, Badan Hukum Pendidikan dan Otonomi Perguruan Tinggi, Senat Unpar, 26 Februari 2005.

4. Salvatore G. Rotella, The Legacy of Ortega y Gasset’s The Mission of the University, dalam buku The University for A New Humanism, 8 September 2000, Aula Magna of University of Rome “La Sapienza”.

5. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Higher Education Long Term Strategy 2003 – 2010, Directorate General of Higher Education , Ministry of National Education, Republic of Indonesia, 1 April 2003.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Staatsblad 1870 : 64 tentang Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

*********


[1] Jan Aart Scholte, Globalization – A Critical Introduction , Palgrave, 2000, hlm. 133 – 138.

[2] Salvatore G. Rotella, The Legacy of Ortega y Gasset’s The Mission of the University, dalam buku The University for A New Humanism, 8 September 2000, Aula Magna of University of Rome “La Sapienza”, hlm. 56.

[3] Lihat Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan

Laba, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 29-33.

[4] Walaupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan perdata, seperti  peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kerja/perburuhan yang sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan perdata, namun untuk kepentingan perlindungan bagi tenaga kerja, negara (dhi.Penerintah) telah ikut campur di dalamnya, antara lain dengan menetapkan upah minimun propinsi, mengatur perihal cuti, dan lain-lain.

[5] Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU. Sisdiknas, BHP merupakan bentuk badan hukum bagi pendidikan formal saja.

[6] Biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian BHP, akan diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Pemerintah.

Oktober 16, 2008 - Posted by | Kumpulan Tulisan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: